Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah resmi meluncurkan Buku Kebijakan dan Analisis berbasis National Transfer Account (NTA) pada Senin (6/4). Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemanfaatan bonus demografi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa NTA dapat menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Bisa jadi kita bisa membuat agregatnya, tetapi bisa juga Kebijakan di daerah berbeda beda. Misalnya di daerah saja mungkin akan fokus pada pendidikan anak dan seterusnya mungkin di daerah lain, bisa jadi di daerah lain menyiapkan klinik lansia, rumah sakit, Bansos untuk orang tua dan lain lain,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu memahami pentingnya penggunaan data dalam pengambilan kebijakan, bukan sekadar berdasarkan intuisi.
“Jadi kepala daerah yang ikut acara ini, ini bukan penting untuk pusat tapi juga penting untuk daerah, baik untuk menghasilkan keputusan Berbasis Data bukan feeling, membangu untuk memperkenalkan sebagai instrumen perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa hasil analisis dapat dipahami serta dimanfaatkan secara luas,” tuturnya.
Sebagai informasi, NTA sendiri merupakan alat ukur yang memetakan aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia dalam masyarakat.
Instrumen ini menggambarkan interaksi antara kelompok anak-anak sebagai konsumen, usia produktif yang sering disebut sebagai “sandwich generation”, serta kelompok lansia yang telah memasuki masa purna tugas.
Pratikno mengatakan, melalui pendekatan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti menentukan prioritas antara kebutuhan pendidikan anak dan layanan kesehatan bagi lansia secara lebih akurat.
“Selain itu, NTA juga mendukung perencanaan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan membantu proyeksi kebutuhan sumber daya, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan perubahan struktur demografi,” tuturnya.
Tak hanya itu, pendekatan berbasis NTA diharapkan mampu menciptakan keadilan antargenerasi dengan memastikan beban ekonomi tidak hanya ditanggung oleh kelompok usia produktif, sekaligus menjaga distribusi manfaat pembangunan tetap merata.
Dari sisi fiskal, NTA juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara dengan mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hadir dalam peluncuran tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza hingga Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
