Jakarta, GPriority.co.id – Dalam perkembangan terbaru konflik AS-Iran, Presiden AS Donald Trump menyampaikan penundaan serangan terhadap Iran selama dua minggu ke depan.
Dikutip dari Reuters, Iran mengajukan proposal perdamaian 10 poin yang dianggap oleh Trump “cukup bisa dinegosiasikan”. Trump pun menilai sebagian besar poin konflik sudah mulai menemukan titik temu. Kesepakatan penundaan ini memberi waktu untuk menyelesaikan kesepakatan.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pun menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara AS-Iran.
“Ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait dengan tetap membuka ruang diplomasi,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam agenda press briefing pada Rabu (8/4), di Jakarta.
Yvonne menyebut, Indonesia melihat langkah ini sebagai momentum awal yang positif dan mendorong agar kesempatan dan momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian perdamaian secara berkelanjutan.
“Kita kembali menegaskan pentingnya untuk semua pihak terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, tetap selalu mengutamakn dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik,” tekannya.
Indonesia berulang kali menegaskan bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini.
“Indonesia juga terus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi sebagai hak yang dijamin oleh hukum internasional, termasuk konvensi PBB UNRWA,” ujar Yvonne.
Pemerintah Indonesia saat ini akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif, termasuk upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berkembang menjadi penyelesaian yang sifatnya lebih permanen.
“Tentunya, perlindungan warga sipil menjadi fokus utama kita,” tegas Yvonne.
Dorong Investigasi Kematian 3 Prajurit TNI UNIFIL
Di sisi lain, Indonesia juga mengutuk serangan Israel yang menewaskan personel Indonesia yang sedang menjalankan mandat sebagai penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).
“Indonesia kan terus menuntut, mendesak, mendorong keseluruhan proses investigasi ini agar semuanya tidak berdasarkan spekulasi atau asumsi kita akan mendapatkan hasil investigasi yang menyeluruh,” tutur Yvonne.
Ke depannya, akan ada langkah-langkah pengamanan yang dilakukan untuk terus menjamin safety security peacekeepers Indonesia.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu, peacekeepers kita di sana itu melaksanakan mandat peacekeeping, bukan untuk peacemaker. Jadi mereka di-equip personel kita untuk peacekeeping instead of peacemaking,” pungkas Yvonne.
