Jakarta, GPriority.co.id – Polemik antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan diplomat senior Dino Patti Djalal menjadi sorotan publik.
Hal ini terjadi setelah Dino mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut memicu respons langsung dari Teddy yang menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan, namun meminta agar capaian diplomasi Indonesia tidak diabaikan.
Kronologi bermula ketika Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah catatan terkait intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menyoroti aspek transparansi dan perencanaan kunjungan kenegaraan.
Dihimpun dari berbagai sumber, menurut Dino, agenda perjalanan Presiden sebaiknya diumumkan lebih awal kepada publik agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari setiap lawatan.
Ia juga menilai komunikasi publik mengenai beberapa kunjungan masih perlu ditingkatkan untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
“Saya bukan mengkritik kunjungan luar negerinya. Presiden memang harus ke luar negeri. Yang saya soroti adalah perlunya transparansi dan komunikasi publik yang lebih baik,” ujar Dino.
Dino bahkan menyarankan agar rencana kunjungan Presiden ke luar negeri diumumkan setidaknya satu bulan sebelum keberangkatan atau minimal satu minggu sebelumnya. Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas pemerintahan modern.
Menanggapi kritik tersebut, Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi melalui tayangan resmi Sekretariat Kabinet. Ia mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi masukan Dino yang dinilai cermat dan terstruktur.
Namun, Teddy menegaskan bahwa kritik tidak boleh mengaburkan fakta mengenai hasil yang telah dicapai dari berbagai lawatan Presiden selama sekitar satu setengah tahun terakhir.
Teddy kemudian menjawab beberapa poin utama kritik Dino.
Pertama, terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden, Teddy menyatakan bahwa apabila terdapat kelebihan biaya di luar anggaran negara, seluruhnya ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Kedua, ia menegaskan jumlah rombongan kepresidenan telah dipangkas signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dari lebih dari 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang dalam setiap lawatan.
Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa tidak semua agenda luar negeri dapat direncanakan jauh hari karena perkembangan geopolitik dunia yang sangat dinamis.
Menurutnya, sebagian kunjungan bersifat mendesak dan harus menyesuaikan kebutuhan diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang terus berubah.
Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia sebagai bagian dari strategi diplomasi nasional.
Pernyataan Teddy sekaligus menjadi jawaban atas kritik Dino Patti Djalal dan menegaskan bahwa pemerintah memandang lawatan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
“Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kecintaan Pak Dino Patti Djalal terhadap diplomasi Indonesia. Namun jangan sampai kritik yang disampaikan mengaburkan fakta-fakta serta capaian yang telah diraih dari berbagai lawatan Presiden,” kata Teddy.
