Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran strategis sekretariat DPRD dalam menjaga harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) 2026 di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 11–14 Juni 2026.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Strategis Sekretariat DPRD di Tengah Efisiensi APBD”, Rakornas Asdeksi 2025 menjadi forum penting untuk membahas tantangan tata kelola pemerintahan daerah dan penguatan fungsi Sekretariat DPRD.
Dalam sambutannya, Bima Arya mengapresiasi pelaksanaan acara yang berlangsung tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan profesionalisme para sekretaris DPRD dari seluruh Indonesia.
Lebih jauh, Bima mengingatkan bahwa Indonesia saat ini memiliki target besar menjadi negara maju dalam 20 tahun mendatang. Untuk mewujudkannya, diperlukan kesinambungan visi pembangunan, pemerintahan yang solid, serta kolaborasi kuat antara seluruh unsur pemerintahan.
“Kita punya target yang tidak biasa. Dua puluh tahun lagi Indonesia harus menjadi negara maju dan masuk lima besar ekonomi dunia. Syaratnya adalah visi nasional yang berkelanjutan, pemerintahan yang solid, dan kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Menurut Bima, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi daerah adalah membangun hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD. Dalam konteks tersebut, sekretariat DPRD memiliki posisi yang sangat penting sebagai penghubung kedua lembaga.
“Saya memahami sekali bahwa Bapak dan Ibu Sekwan mempunyai dua atasan, yaitu kepala daerah dan pimpinan DPRD. Tetapi melayani juga harus memiliki batasan yang jelas dan tetap berada dalam koridor tugas pemerintahan,” tegasnya.
Bima juga menyoroti tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun anggota DPRD. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sejak 2005 terdapat lebih dari 500 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.
Karena itu, ia meminta para sekretaris DPRD tidak hanya fokus pada pelayanan administratif, tetapi juga memperkuat dukungan substansi, analisis kebijakan, serta penyediaan data yang akurat bagi anggota dewan.
“Teman-teman Sekwan harus menjadi fasilitator substansi, dukungan analisis, data, dan informasi. Itu yang akan membantu DPRD menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia mengungkapkan hanya sebagian kecil kabupaten dan kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara banyak daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih sehat dan produktif.
Menutup sambutannya, Bima mengajak seluruh sekretaris DPRD untuk menjaga profesionalisme, memahami batas kewenangan, serta membangun komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pahami peran dan batasan. Lakukan yang terbaik sesuai tugas kita, bangun komunikasi yang baik, dan pastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
