Jakarta, GPriority.co.id – Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterapkan pada 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi sekretariat DPRD di berbagai daerah.
Keterbatasan anggaran di tengah tuntutan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota dewan yang tetap tinggi menjadi persoalan yang banyak dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) ke-15 Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Alor, Terence Marsalina Maubely, SH, saat mengikuti Rakornas Asdeksi 2026 yang berlangsung di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/6).
Kegiatan yang berlangsung pada 11-14 Juni 2026 tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Strategis Sekretariat DPRD di Tengah Efisiensi APBD.”
Menurut Terence, forum Rakornas menjadi wadah penting bagi para sekretaris DPRD untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk Rakornas Asdeksi ke-15 ini, topiknya sangat relevan karena berkaitan dengan efisiensi APBD. Kami sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini karena pada tahun anggaran 2026 adanya efisiensi membuat ruang gerak anggaran di daerah menjadi lebih terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran, sekretariat DPRD tetap memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan pimpinan dan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut membuat para Sekwan harus bekerja lebih cermat dalam mengelola anggaran yang tersedia.
“Sebagai Sekwan, kami tetap harus melayani seluruh kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pimpinan dan anggota DPRD. Sementara ada beberapa kegiatan seperti konsultasi dan koordinasi ke luar daerah yang saat ini mengalami pembatasan sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” kata Terence.
Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi sekretariat DPRD saat ini adalah bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan anggota dewan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Tantangan terbesar tentu karena keterbatasan anggaran. Kami harus mampu mengakomodasi permintaan pimpinan dan anggota DPRD dengan kondisi keuangan daerah yang ada,” jelasnya.
Selain isu efisiensi APBD, Terence mengungkapkan bahwa salah satu perhatian utama di Kabupaten Alor saat ini adalah terkait hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, khususnya tunjangan transportasi.
“Di Kabupaten Alor, isu yang sedang menjadi perhatian adalah penyesuaian tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD. Selama kurang lebih delapan tahun belum ada kenaikan, sementara saat ini mereka mengusulkan adanya penyesuaian sesuai kondisi yang berkembang,” ungkapnya.
Terence berharap Rakornas Asdeksi 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memberikan kepastian dan solusi bagi sekretariat DPRD di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan sekretariat DPRD menjadi kunci agar pelayanan kelembagaan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan fiskal.
