Jakarta, GPriority.co.id – Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program keringanan pajak kendaraan melalui pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Melalui program yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 tersebut, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda atau sanksi administratif yang sebelumnya menunggak.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih ringan.
Informasi mengenai program ini disampaikan melalui sosialisasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa pembebasan hanya berlaku untuk sanksi administratif, sementara pokok pajak tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PKB dan BBNKB yang sekarang sanksi administratifnya dibebaskan, jadi Sobat tinggal bayar pokok pajaknya aja deh,” demikian keterangan dalam sosialisasi program tersebut, melalui akun Instagram @humaspajakjakarta.
Program ini berlaku khusus bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya penghapusan denda administrasi, masyarakat yang selama ini menunda pembayaran pajak karena akumulasi denda kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya dengan biaya yang lebih terjangkau.
Selain membantu meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan.
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.
Pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan program ini disarankan segera mendatangi kantor Samsat atau memanfaatkan layanan pajak kendaraan yang telah disediakan secara digital oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, proses pembayaran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah tanpa harus menunggu mendekati batas akhir program.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa program pembebasan sanksi administratif ini memiliki batas waktu yang jelas dan tidak berlaku secara permanen.
“Ini berlaku 1 Juni–31 Agustus 2026 dan hanya di DKI Jakarta,” lanjut pengumuman tersebut.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar kendaraan tetap memiliki status administrasi yang aktif dan terhindar dari potensi kendala hukum maupun pelayanan publik di masa mendatang.
Program pemutihan pajak ini sekaligus menjadi momentum bagi wajib pajak untuk kembali tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
