Bandung, GPriority.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi pendorong utama keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Djamari saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8).
Djamari mengatakan, LPM harus mampu memanfaatkan dan memperkuat dampak program-program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Menurut dia, kontribusi tersebut akan turut menentukan eksistensi LPM ke depan.
“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan. Saya mengingatkan sekaligus menemukan tantangan. Silakan manfaatkan keadaan,” ujar Djamari.
Ia juga meminta seluruh jajaran LPM tidak menyerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Djamari, setiap program yang telah dimulai harus dilaksanakan dengan keberanian, tekad, dan tanggung jawab hingga tuntas.
“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap kepada orang lain, tetapi ada pada bangsa ini sendiri,” katanya.
Hadapi Tantangan Global
Dalam arahannya, Djamari mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju dan sejahtera apabila mampu menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan strategis, baik yang berasal dari perkembangan global maupun dinamika dalam negeri.
Ia menyebut situasi dunia saat ini masih dipenuhi gejolak, termasuk perang antara Amerika Serikat dan Iran, konflik Rusia-Ukraina, serta berbagai konflik di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut, kata Djamari, memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan perekonomian global.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah berupaya meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Djamari mencontohkan kebijakan untuk menjaga harga bahan bakar minyak bersubsidi dan kebutuhan pokok agar tetap terkendali.
Ia menegaskan berbagai program pemerintah tetap dijalankan untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berlangsung di tengah ketidakpastian global.
Ingatkan Bahaya Hoaks
Djamari juga memastikan kondisi stabilitas keamanan nasional saat ini aman dan terkendali. Pemerintah bersama unsur terkait, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan konten digital yang mengandung hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.
Menurut Djamari, derasnya arus informasi di ruang digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.
“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegasnya.
Menutup pengarahan, Djamari membacakan sejumlah bait Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan, musyawarah, integritas, loyalitas, dan kerja sama dalam memperkuat pembangunan bangsa.
LPM Dukung Pemerintah
Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Menko Polkam dalam Rakernas LPM RI Tahun 2026.
Iswara menegaskan komitmen LPM untuk terus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” kata Iswara.
Rakernas LPM RI Tahun 2026 dihadiri pengurus LPM tingkat pusat dan daerah, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.
Foto : Kemenko Polkam
