Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk mendorong penguatan tata kelola data.
Melalui agenda Lokakarya Penyusunan Analisis Pembangunan untuk Portal Eksekutif Papeda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/8), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan data pembangunan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Alwin Ferry, mengatakan agenda tersebut berfokus pada penyusunan analisis terhadap kegiatan perencanaan untuk dimasukkan ke dalam dashboard eksekutif Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Pada hari ini sebenarnya kami diundang oleh Provinsi Papua Barat untuk bagaimana menyusun analisis terhadap kegiatan perencanaan untuk dimasukkan ke dalam dashboard eksekutif pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Alwin.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat telah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan analisis dalam pembangunan dashboard. Salah satu fokusnya adalah layanan dasar yang diharapkan menjadi barometer pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami dashboard itu dapat dimanfaatkan oleh pimpinan di dalam mengambil kebijakan yang berbasis tepat sasaran,” katanya.
Alwin menegaskan Kemendagri mendukung pengembangan program berbasis data, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengawasan. Ia berharap integrasi data juga mampu menghilangkan perbedaan data dan ego sektoral.
“Harapan kami siklus ini tidak lagi terjadi perbedaan data, tidak lagi ada ego sektor, termasuk juga data ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat,” jelasnya.
Ia juga menyebut Papua Barat dapat menjadi daerah yang berbagi pengalaman dengan provinsi-provinsi hasil pemekaran, seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Barat, Frans P. Istia, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya kesinambungan pembinaan data. Menurutnya, data tersebar di seluruh perangkat daerah sehingga diperlukan mekanisme yang mampu mengoordinasikan seluruh walidata pendukung.
Frans menjelaskan proses pembangunan data berkualitas harus dimulai dari penetapan daftar data, dilanjutkan koreksi, pengumpulan, pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pengisian data tidak boleh hanya dilakukan ketika dibutuhkan untuk memenuhi target tertentu.
“Jangan sampai hari ini karena dipaksakan kita harus mengisi data-data itu di dalam portal, lalu sudah terisi, tahun berikutnya ini kemudian tidak bisa berjalan lagi dan kita akan memulai ulang lagi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan dukungan anggaran dan sumber daya manusia agar tata kelola data dapat berjalan konsisten. Menurut Frans, kolaborasi antara Kominfo, BPS, Bapeda dan seluruh perangkat daerah menjadi kunci memperkuat kualitas data pembangunan Papua Barat.
“Memang kerja bersama-sama ini hasilnya pasti lebih baik,” tegasnya.
