Papua Barat Perkuat Portal Eksekutif Papeda untuk Kawal Pembangunan

Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charly Danny Heatubun, S.Hut., M.Si., saat ditemui GPriority di sela agenda Lokakarya Penyusunan Analisis Pembangunan untuk Portal Eksekutif Papeda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/8)/Foto : Dok. GPriority (Nindya Farhah Azzahrah) Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charly Danny Heatubun, S.Hut., M.Si., saat ditemui GPriority di sela agenda Lokakarya Penyusunan Analisis Pembangunan untuk Portal Eksekutif Papeda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/8)/Foto : Dok. GPriority (Nindya Farhah Azzahrah)

Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memperkuat tata kelola data pembangunan melalui agenda Lokakarya Penyusunan Analisis Pembangunan untuk Portal Eksekutif Papeda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/8).

Forum ini membahas integrasi data sebagai dasar perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charly Danny Heatubun, S.Hut., M.Si., mengatakan agenda tersebut merupakan bagian dari penguatan Portal Satu Data Papua Barat yang dikembangkan melalui dukungan program Skala, kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia.

“Agenda hari ini itu apa namanya, ya bisa kita katakan sebagai pertemuan terkait dengan untuk portal satu data di Papua Barat. Ini hasil dukungan kerjasama dari program Skala. Skala itu sinergi, kolaborasi, akselerasi, pelayanan data,” ujar Charly.

Menurutnya, Papua Barat menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang mendapatkan dukungan tersebut untuk mengembangkan portal satu data yang disebut Portal Eksekutif PAPEDA. Portal ini diarahkan untuk mengintegrasikan data yang mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

“Ini pecah telur bagaimana portal satu data yang kita sebut sebagai portal eksekutif PAPEDA. Ini kemudian bisa berhasil dibuat, diintegrasikan data. Terutama untuk data mendukung perencanaan pembangunan di daerah,” katanya.

Charly menjelaskan pengembangan portal tersebut juga merupakan bagian dari amanat kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam prosesnya, Dinas Kominfo Papua Barat berperan sebagai wali data tingkat provinsi, sementara BPS bertindak sebagai pembina data.

Bappeda menjadi koordinator Forum Satu Data Provinsi. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai kebutuhan data yang nantinya dapat disediakan dan dipublikasikan melalui portal tersebut.

Namun, Charly mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Persoalan itu antara lain keterbatasan personel, pendanaan, koordinasi, standardisasi, kualitas, serta keberlanjutan data.

“Tapi dengan kolaborasi, dengan sinergi, kita berharap masalah-masalah ini bisa segera dilatasi, dan kita bisa menyediakan satu dashboard yang digunakan oleh pimpinan daerah kita,” ujarnya.

Dashboard tersebut diharapkan membantu pimpinan daerah dalam pengawasan, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan, sekaligus melihat dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.

Charly menambahkan, target berikutnya adalah mempublikasikan dashboard dan situsnya, dilanjutkan pelatihan bagi perangkat daerah agar mampu menyediakan serta memanfaatkan data secara optimal. Dukungan perencanaan dan penganggaran juga dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program.

“Bagaimana tersedia dana yang cukup untuk bisa melanjutkan ini,” pungkasnya.