Jakarta, GPriority.co.id – Sejumlah negara mulai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan mengimbau warga menyiapkan persediaan darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan krisis.
Ancaman perang, bencana alam, cuaca ekstrem hingga serangan siber menjadi alasan pemerintah di sejumlah negara mendorong masyarakat memiliki stok kebutuhan pokok di rumah.
Imbauan tersebut memiliki pola yang hampir serupa, yakni menyediakan makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, baterai, senter, radio, serta perlengkapan pertolongan pertama. Meski demikian, durasi persediaan yang dianjurkan berbeda-beda, mulai dari 72 jam hingga 10 hari.
Prancis, Inggris, Jepang, Kanada, Meksiko, dan Belanda termasuk negara yang mendorong kesiapan kebutuhan dasar untuk menghadapi masa darurat selama sekitar tiga hari. Di Inggris, Palang Merah Inggris juga mengingatkan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 72 jam apabila layanan listrik, air, transportasi, dan komunikasi terganggu.
Sementara itu, Jepang melalui panduan pemerintahnya menyarankan masyarakat memiliki persediaan makanan minimal tiga hari, bahkan idealnya hingga satu minggu. Imbauan ini berkaitan dengan potensi gempa bumi besar dan bencana lain yang dapat mengganggu distribusi logistik.
Swedia dan Norwegia memberikan rekomendasi lebih panjang, yakni persediaan untuk setidaknya satu minggu. Otoritas keamanan sipil Norwegia menjelaskan bahwa masyarakat perlu mampu memenuhi kebutuhan sendiri karena layanan darurat harus memprioritaskan warga yang paling membutuhkan bantuan ketika krisis terjadi.
Adapun Jerman melalui Kantor Federal untuk Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana (BBK) menyarankan masyarakat menyimpan persediaan makanan dan minuman untuk 10 hari.
Di Amerika Serikat, Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) melalui program Ready.gov menyarankan masyarakat menyiapkan perlengkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Sementara itu, jenis dan jumlah persediaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
Dorongan kesiapsiagaan juga menjadi perhatian Uni Eropa. Pada 26 Maret 2025, Komisi Eropa meluncurkan Preparedness Union Strategy sebagai langkah memperkuat kemampuan kawasan tersebut menghadapi berbagai ancaman.
Komisi Eropa menyebut kawasan itu menghadapi ketegangan geopolitik dan konflik yang semakin kompleks, ancaman hibrida dan keamanan siber, hingga bencana alam akibat perubahan iklim.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya perubahan pola kesiapsiagaan masyarakat.
“New realities require a new level of preparedness in Europe,” ujarnya.
Strategi tersebut mencakup 30 langkah utama untuk memperkuat kesiapan pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat.
Dengan beragam ancaman yang berpotensi mengganggu kehidupan sehari-hari, persediaan darurat kini menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah di berbagai negara mendorong warga tidak menunggu krisis terjadi untuk mulai menyiapkan kebutuhan dasar keluarga.
