Jakarta, GPriority.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan status seseorang sebagai penduduk bekerja. Berdasarkan standar yang digunakan, seseorang yang melakukan pekerjaan minimal satu jam dalam seminggu sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk bekerja.
Lantas, mengapa pekerjaan dengan durasi sesingkat itu tetap dihitung bekerja?
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada standar International Conference of Labour Statisticians (ICLS) yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO).
“Seseorang yang melakukan kegiatan bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan minimal satu jam dalam seminggu dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja,” ujar Edy dalam rilis resmi BPS, Kamis (5/11), sebagaimana dikutip Kompas.com.
Menurut Edy, standar satu jam tersebut telah digunakan sejak awal pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Ketentuan ini juga mencakup pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang beralih ke sektor informal, hingga mereka yang masih memperoleh penghasilan melalui pekerjaan dengan waktu terbatas.
Meski demikian, status bekerja tidak selalu menunjukkan seseorang memiliki pekerjaan penuh waktu. BPS membedakan penduduk bekerja menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah penganggur.
Pekerja penuh merupakan mereka yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, pekerja tidak penuh bekerja selama 1–34 jam. Kelompok ini mencakup pekerja paruh waktu serta setengah penganggur yang masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,99 juta orang. Rinciannya terdiri atas 99,85 juta pekerja penuh, 35,30 juta pekerja paruh waktu, dan 12,84 juta setengah penganggur.
Di sisi lain, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,38 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen dari total 155,37 juta angkatan kerja.
Meski angka pengangguran mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025, tingkat setengah pengangguran justru meningkat dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen. Proporsi pekerja informal juga naik dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa penilaian kondisi ketenagakerjaan tidak cukup hanya melihat angka pengangguran. Jumlah jam kerja, status pekerjaan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan tambahan juga perlu diperhatikan untuk menggambarkan kualitas lapangan kerja di Indonesia.
