Jakarta, GPriority.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Kontrak tersebut berasal dari dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026.
Dalam keterangan resminya pada Senin (9/11), ICW mengungkap terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pemerintah melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Delapan paket tersebut terdiri atas lima pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 senilai Rp3,9 miliar serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 senilai Rp10,79 miliar.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, hingga jasa menghadirkan figur publik dalam kegiatan pemerintah.
Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah pengadaan jasa kehadiran figur publik dalam acara pemerintah senilai Rp2,52 miliar.
ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer, mengingat masing-masing kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat dan kanal informasi resmi.
“Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai sulit mengetahui kontribusi pengeluaran tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah,” tulis ICW dalam keterangannya.
Selain manfaat pengadaan, ICW juga menyoroti spesifikasi paket yang secara langsung mencantumkan akun media sosial dan kanal YouTube tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti proses pengadaan secara kompetitif.
Organisasi antikorupsi itu turut mempertanyakan kewajaran harga, terutama sejumlah paket KKP yang memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Persoalan lain yang diangkat ICW berkaitan dengan struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, Raffi Ahmad disebut memiliki mayoritas saham perusahaan induk PT Rans Entertainment Indonesia serta 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia.
ICW menghubungkan persoalan tersebut dengan jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni yang dilantik pada 22 Oktober 2024.
ICW menilai hubungan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
ICW mendesak pemerintah membuka dokumen kontrak, melakukan audit kewajaran harga, serta mengevaluasi pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki indikator manfaat terukur.
Hingga keterangan ICW diterbitkan pada 9 November 2026, belum terdapat tanggapan dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, maupun kedua kementerian terkait.
Temuan tersebut menjadi perhatian publik mengenai transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta konsistensi penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
