Jakarta, GPriority.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kekurangan anggaran untuk menuntaskan Program MBG 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, BGN meminta tambahan sebesar Rp50 triliun.
Diungkapkan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, tambahan Rp50 triliun tersebut diperlukan karena anggaran awal yang sebesar Rp71 triliun dinilai tak cukup untuk menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 mendatang.
“Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk mejustifikasi tambahan Rp50 triliun. Karena, (anggaran) Rp71 triliun saja tidak cukup,” tegas Dadan.
Disampaikan Dadan pada agenda rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, saat itu dirinya juga menyampaikan proses verifikasi mitra pelaksana MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menargetkan proses verifikasi ini rampung hingga akhir Juli, dan nantinya diharapkan terdapat 10.000 SPPG yang berstatus aktif.
Selain itu, pihak BGN juga menargetkan adanya peningkatan secara bertahap untuk jumlah penerima manfaat program MBG, yaitu sebesar 24 juta orang di Agustus, hingga 82,9 juta pada November 2025 mendatang.
Sebagai informasi tambahan, dalam pelaksanaannya, Program MBG dijalankan dengan melalui kolaborasi dari lintas lembaga. BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, serta BKKBN dalam melakukan pengawasan mutu makanan juga pendataan sasaran penerima manfaat.
Di awal pelaksanaan Program MBG, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sempat menyebut jika anggaran Program MBG sebesar Rp171 triliun. Dengan rincian Rp71 triliun untuk anggaran resmi, serta Rp100 triliun sebagai anggaran cadangan.
Namun pada realisasinya, MBG menghabiskan Rp121 triliun, setelah menimbang kondisi dari fiskal negara hingga saat ini.
Foto : Dok. Setpres RI
