Jakarta, GPriority.co.id – KPK telah mementapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel sebagai tersangka terkait penerbitan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Lantas, apa itu sertifikat K3?
Apa Itu K3?
Sebelum membahas sertifikasinya, penting untuk memahami arti dari K3, dilansir dari situs Kemnaker Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Sertifikat K3 sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai bukti pengakuan bahwa seseorang atau perusahaan telah memenuhi standar dan kompetensi dalam bidang ini.
Jenis-Jenis Sertifikat K3
Secara umum, sertifikat K3 dapat dibagi menjadi dua jenis utama, tergantung pada peran dan fungsi pemegangnya:
Sertifikat untuk Tenaga Ahli K3: Diberikan kepada individu yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Ahli K3. Mereka memiliki peran krusial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program K3 di sebuah perusahaan.
Sertifikat untuk Operator dan Teknisi K3: Diberikan kepada pekerja yang memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan alat atau mesin berisiko tinggi, seperti forklift atau alat berat. Sertifikat ini memastikan mereka kompeten dan memahami prosedur keselamatan.
Manfaat Sertifikasi K3
Tingginya permintaan akan sertifikasi K3 didorong oleh berbagai manfaat yang ditawarkan:
Peluang Karir yang Lebih Baik: Di tengah tuntutan perusahaan, memiliki sertifikasi K3 menjadi nilai tambah signifikan yang membuat kandidat lebih diutamakan, terutama untuk posisi di industri berisiko tinggi.
Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Sertifikasi ini memastikan individu memiliki pemahaman mendalam tentang standar keselamatan dan prosedur darurat.
Perlindungan Pekerja: Secara fundamental, sertifikasi ini adalah upaya untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja.
Atas dasar tingginya permintaan ini, skema korupsi pun berjalan. Berdasarkan temuan KPK, Wamenaker Noel dan kroninya diduga memeras hingga 81 miliar rupiah dari proyek penerbitan sertifikat ini. Praktik curang ini diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2019, memanfaatkan celah dari tingginya kebutuhan pasar.
Pewarta: Rizqi Juned
Editor: Dimas A Putra
