Jakarta, GPriority.co.id – Melihat insiden penjarah dan perusakan fasilitas umum (fasum) di tengah gelombang demo, Presiden Prabowo resmi memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas penjarah dan perusak fasum.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo pada Minggu (31/8) lalu.
Selanjutnya ia juga menegaskan jika negara tak akan mentoleransi aksi demo yang anarkis, dimana belakangan ini semakin meluas ke berbagai daerah tak hanya Jakarta. Prabowo merasa prihatin dengan penjarahan rumah pejabat, perusakan fasilitas umum, hingga jatuhnya korban jiwa yang merupakan pelanggaran hukum serius dan wajib ditindak tegas.
Beberapa waktu lalu, melalui konferensi pers di Istana Negara, Prabowo memastikan jika penyampaian aspirasi tetap dijamin dengan syarat dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun.
Kendati telah memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil langkah tegas pada aksi penjarahan atau perusakan, namun ia memastikan jika aspirasi masyarakat akan tetap didengar dan pemerintah pun akan menindaklanjutinya.
Sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pun menegaskan jika aparat tak boleh ragu untuk menindak siapa pun yang terbukti merusak fasilitas publik atau menjarah rumah pejabat.
Sjafrie menambahkan, pihak Badan Intelijen Nasional (BIN) telah ditugaskan untuk memantau perkembangan situasi yang terjadi di lapangan dan dengan sigap melapor ke Presiden Prabowo.
Jika anda melewatkannya, gelombang demo dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR pada 25 Agustus 2025 lalu. Amarah publik semakin meledak-ledak usai insiden tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas oleh mobil Brimob.
Bukan hanya di Jakarta, aksi massa bahkan sudah menjalar ke banyak kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar. Dampak kerusakan besar terjadi seperti pembakaran kantor Gubernur Jatim dan DPRD Makassar. Selain itu, rumah sejumlah anggota DPR juga terkena penjarahan dan perusakan.
