Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengkritik wacana pemerintah pusat yang ingin membatasi game online setelah terjadinya pengeboman di SMA Negeri 72 Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Justin, wacana pembatasan game online itu merupakan tanggapan yang reaktif dalam mencari ‘kambing hitam’ untuk disalahkan akibat pengeboman di SMAN 72 Jakarta.
“Kalau ada penusukan dan tidak ada game, kemungkinan film lah yang disalahkan. Tapi, sekarang ada game, maka game disalahkan untuk kejadian seperti ini. Padahal, harus kita pahami bersama bahwa perusahaan-perusahaan game bukan merupakan baby sitter untuk anak-anak. Karakternya sangat bergantung kepada pendidikan orang tua-orang tua di rumah,” tegas Justin di Jakarta, Jumat (14/11).
Dia mengusulkan agar pemerintah justru memberi sanksi kepada orang tua bila terjadi kekerasan yang dilakukan anak.
“Kalau ada pelanggaran hukum oleh anak bawah umur, maka sebenarnya orang tua yang harus bertanggung jawab. Karena anak tersebut masih sepenuhnya di bawah perwaliannya,” tuturnya.
Justin juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap peran dan tanggung jawab orang tua.
“Saya sudah menyaksikan banyak orang tua abai membiarkan anaknya usia 15 tahun keluyuran dini hari dan pada akhirnya tawuran, pakai air keras, pakai senjata tajam. Sehingga, jangan sampai negara ini menutup mata terhadap pertanggungjawaban orang tua dan malah menyasar kepada developer-developer video game,” ucap Justin..
Politisi PSI itu menambahkan, orang tua harus aktif memantau aktivitas digital anak-anaknya, termasuk penggunaan ponsel, pesan langsung (DM), dan fitur-fitur media sosial lainnya.
“Sikap abai terhadap anak-anak merupakan kesalahan yang patut dimintakan pertanggungjawaban kepada para orang tua. Dalam hukum pidana sekalipun, kelalaian yang mengakibatkan celaka atau melayangnya nyawa dapat dipidana,” ungkapnya.
Justin menilai, pemerintah pusat sebaiknya mulai memikirkan aturan tentang pertanggungjawaban orang tua atas kenakalan atau kejahatan anak di bawah umur, ketimbang menyalahkan developer game.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.
Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Kertanegara Jakarta Selatan pada Minggu (9/11/2025).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, salah satu arahan Prabowo terkait pengaruh negatif dari game online terhadap generasi muda.
“Beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ucap Pras.
“Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” tambahnya.
