Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), yang saat ini masih diketuai oleh mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk direvisi.
Menurut Tito, struktur KNGI perlu diperbarui agar selaras dengan Kabinet Merah Putih yang kini berisi 48 menteri, sementara komite tersebut dibentuk saat jumlah menteri masih 34 orang.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum di Kantor Bappenas, Rabu (3/12).
“Saya menyarankan agar komite pengelolaan geopark ini direvisi, disesuaikan dengan kondisi kabinet saat ini,” ujarnya.
Tito menambahkan, posisi ketua KNGI juga perlu diperbarui karena Luhut sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri.
“Menko Marves sudah tidak ada lagi, padahal beliau ketuanya,” katanya.
Ia menilai revisi tersebut penting agar para anggota, termasuk dirinya, tidak kebingungan jika terjadi peristiwa “kartu kuning” (yellow card) dari UNESCO.
“Nah, ketika kemudian ada yellow card dari UNESCO. Otomatis pemerintah pusat harus menegur dan membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pengembangan geopark menjadi salah satu fokus pemerintah dan telah masuk dalam berbagai program Presiden Prabowo Subianto. Sebab, geopark memiliki nilai strategis, mulai dari warisan geologi (geoheritage), kekayaan budaya, hingga potensi ekonomi yang luas.
“Geopark memiliki banyak nilai, mulai dari warisan geologi, kekayaan budaya, dan ekonomi (geo-economy) yang bisa dikembangkan, misalnya untuk wisata dan menjadi pusat penelitian,” tuturnya.
“Dan kalau geopark kita masuk ke dalam recognized oleh UNESCO, banyak keuntungan yang kita petik, diantaranya adalah promosi internasional secara gratis,” pungkas Tito.
