Aplikasi e-SEA KKP Hadir Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penulis : Ponco | Editor : Dimas A Putra | Foto : KKP

Jakarta, GPriority.co.id – Untuk memberikan kemudahan layanan berusaha kegiatan pemanfaatan ruang laut khususnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Non Berusaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah meluncurkan aplikasi e-Sea.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kusdiantoro, di tengah maraknya perkembangan produk digital. Juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka pihak KKP dituntut harus dapat beradaptasi, berinovasi dan mampu berkontribusi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.

“e-SEA (https://e-sea.kkp.go.id) hadir sebagai aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi utama untuk mempermudah pengajuan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kegiatan nonberusaha, baik Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL,” terang Kusdiantoro dalam keterangan resminya di Jakarta, pada (29/11).

Lebih jauh Kusdiantoro menjelaskan, KKPRL adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. KKPRL juga merupakan persyaratan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan usaha yang menetap paling singkat 30 hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan berusana maupun non berusaha.

Sebagai contohnya: anjungan migas, terminal khusus, budidaya keramba jaring apung, pariwisata seperti villa dan resort yang dibangun di atas perairan. Sementara kegiatan non berusaha meliputi kegiatan konservasi berupa coral stock center, sandar perahu masyarakat, ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) dan fasilitasi Masyarakat Lokal.

Selanjutnya Kusdiantoro juga mengatakan, untuk memperoleh persetujuan atau konfirmasi kegiatan non berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kini cukup dilakukan secara online melalui e-Sea. Berbeda dengan sebelumnya, pemohon non berusaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP secara langsung. Hal ini tentu membawa kemudahan untuk para pemohon yang berasal dari luar kota terutama pulau-pulau kecil.

“Untuk memudahkan pelayanan perizinan secara efisien dan efektif, e-Sea dilengkapi fitur-fitur agar pengguna dapat dengan mudah mengakses permohonannya di mana saja, kapan saja dan dapat ditelusuri/tracking,” tambahnya.

Selain untuk mendukung implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam pelayanan kegiatan non berusaha, Kusdiantoro berharap e-Sea dapat mendorong tertib dan terpantaunya perencanaan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan ruang laut, dan pembinaan ruang laut sesuai mandat UUCK.