Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada Rabu (20/3). Dalam pertemuan tersebut, Anas mengatakan bahwa Kemenlu memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.
“Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif. Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” ujar Anas.
Anas menyebut, salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi reformasi birokrasi tematik adalah melalui diplomasi ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, kata Anas, Kemlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan.
Selain itu, Anas menuturkan, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi. Menurut dia, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan.
“Digitalisasi pemerintahan menjadi atensi bersama. Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, maka sasaran pelayanan akan lebih tepat. Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia,” ujarnya.
Disisi lain, Anas juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Kemenlu dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup internal Kemenlu. Disampaikan, hasil reformasi birokrasi Kemenlu dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang terus membaik.
Indeks Refromasi Birokrasi Kemenlu pada tahun 2023 lalu mencapai kategori BB dan predikat Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian dan lembaga.
Pola yang sama juga berlaku pada nilai SAKIP sebagai upaya mendorong akuntabilitas kinerja. Di tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai SAKIP kategori BB dan predikat Sangat Baik. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata SAKIP kementerian dan lembaga secara nasional.
Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), dari tahun 2017 hingga 2023, Kemenlu sudah memiliki 17 unit kerja berpredikat ZI. Sebanyak 12 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan lima unit kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain perbaikan pada birokasi, Kemenlu juga terus melakukan peningkatan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di tahun 2023, Indeks SPBE Kemenlu mencapai 3,26, naik dari nilai 2,87 di tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat catatan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi terhadap aspek kebijakan dan manajemen SPBE.
“Luar biasa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam perbaikan reformasi birokrasi dan dukungan terhadap capaian reformasi birokrasi tematik. Kinerja Kemenlu yang sudah baik perlu terus didorong untuk peningkatan penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga terus memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen kuat dari Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Sebelum program reformasi birokrasi dicanangkan, Kementerian Luar Negeri sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu, salah satunya dalam penerapan sistem merit.
“Semangat reformasi birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, insyaallah apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia,” ucap Retno.
Foto: Humas PANRB
