Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Sosial Desk Sekolah Rakyat mulai dibuka Rabu (16/4). Desk ini dibuka selama lima hari di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul membeberkan Desk Sekolah Rakyat dibuka pada Rabu dan Kamis (16-17 April 2025) serta Senin hingga Rabu (21-23 April 2025) yang berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.
“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan,” ujarnya dikutip, Kamis (17/4).
Gus Ipul mengatakan, di desk ini daerah bisa pula mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat. Menurutnya, para kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat yang tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini.
Maka itu, ia pun mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial agar selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat balasan yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial kepada mereka.
“Kami berterima kasih kepada gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare. Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Program ini dirancang bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.
Gus Ipul menyebut, Sekolah Rakyat dipastikan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan.
“Sistem itu memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan,” ucapnya.
Editor: Novita Intan
Foto: Dok.Kemensos
