Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas memperkenalkan lompatan transformasi digital Indonesia kepada dunia internasional.
Anas mengatakan jika peningkatan kualitas pelayanan masyarakat lewat Government Technology (GovTech) dan interoperabilitas layanan dasar telah dikembangkan kedalam satu portal nasional.
“Kondisi Indonesia saat ini menggambarkan kerumitan dan duplikasi berbagai layanan digital. Hal ini sangatlah tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan bersama GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait lainnya,” ujar Anas dalam Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms, di Jakarta, Kamis (25/1).
Sebagai bukti, Anas menjabarkan jika Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai tindak lanjut Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
DPI akan mengintegrasikan digital ID, data exchange, dan digital payment dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Anas optimistis, dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah bakal segera terwujud pada tahun ini.
“Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” ujarnya.
Selain itu, Anas menyebut pemerintah juga tengah bekerja keras mengintegrasikan layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas dalam satu portal nasional. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan lompatan transformasi digital yang sedang dikerjakan Pemerintah Indonesia bukanlah hal yang mudah.
Menurut Luhut, interoperabilitas data menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan komitmen berbagai pihak.
“Saya yakin, ini akan bisa lakukan. Tidak mudah memang melakukan koordinasi dengan banyak instansi, tapi kalau kita bisa melewati tantangan ini maka transformasi digital yang kita upayakan bersama akan bisa terwujud,” tuturnya.
Sebagai informasi, seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi dengan Kementerian PANRB, United In Diversity Foundation (UID), Trust Commons, and the IEEE Standards Association.
Pelaksana Harian (Plh) Sementara Kepala LAN Muhammad Taufiq berharap forum ini bisa jadi media berkolaborasi dan berpatisipasi untuk melahirkan solusi bagi proses reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus berjalan.
“Pertemuan ini bukan hanya menambah wawasan kita semua tapi juga memperluas kemungkinan kita menciptakan inovasi untuk menyukseskan birokrasi dan transformasi digital,” tandasnya.
Foto: Humas PANRB
