Dialog dengan Menteri, Sejumlah Nelayan Keluhkan Banyak Hal

Jakarta,Gpriority-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau dan berdialog dengan sejumlah perwakilan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna pada Selasa, 7 Januari 2020.

Dari dialog yang dilakukan, sejumlah perwakilan nelayan meminta agar Laut Natuna bebas kapal asing serta pemerintah memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap nelayan. 

Nelayan juga mengeluhkan kurangnya pasokan air di pelabuhan perikanan terpadu SKPT Selat Lampa, Natuna dan meminta tersedianya pasokan solar kepada pemerintah. Besar harapan nelayan, pemerintah dapat melakukan pengembangan pabrik es dan gudang penyimpanan ikan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Dari maraknya kapal asing yang masuk ke Laut Natuna, sejumlah perwakilan nelayan juga menyarankan agar pemerintah melakukan pemekaran menjadi provinsi di wilayah Natuna. Hal ini dikarenakan, nelayan tidak kuat menjaga pintu gerbang Indonesia jika tidak dijadikan provinsi.

Herman, Ketua nelayan Lubuk, Kumbang juga menyertakan potongan UUD nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Keempat Kepentingan Strategis Nasional Paragraf 1 Pembentukan Daerah Pasal 49 ayat 3.  Menurutnya daerah Natuna sudah layak untuk dijadikan Provinsi Natuna jika dilihat dari Undang-undang tersebut, melalui pesan tertulis yang diterima gpriority Rabu, (8/1/2020).

Menyikapi polemik hak maritim historis oleh Cina di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah bakal membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah. Selain di Natuna, Kepulauan Riau, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah Indonesia Timur.

“Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/1/2020). (Mila)

Related posts