Jakarta, GPriority.co.id – Presiden AS Donald Trump menegaskan jika warga Palestina tidak lagi memiliki hak untuk kembali ke Jalur Gaza, lantaran ia berencana menguasai dan membangun kembali wilayah itu.
Melalui wawancara bersama media Fox News, pada Selasa (11/2) kemarin, Trump mengatakan jika warga Palestina akan diberikan tempat tinggal permanen di lokasi lain, yang ia anggap lebih baik. Pernyataannya tersebut dapat dipastikan akan memicu kemarahan dari warga Palestina, pemimpin Arab, serta komunitas internasional.
“Kami akan membangun komunitas yang indah dan aman bagi 1,9 juta orang. Sedikit jauh dari tempat mereka berada, di mana semua bahaya ini berada. Anggap saja ini seperti pembangunan real estate di masa depan. Ini akan menjadi hal yang indah,” jelas Trump seperti dilansir dari Fox News, melalui CNN Indonesia.
Trump pertama kali mengungkapkan rencana ini setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meskipun para pembantunya membantah bahwa AS akan mengerahkan pasukan atau menggunakan dana Amerika untuk rekonstruksi Gaza.
Trump: Warga Palestina Tak Bisa Lagi Kembali ke Tempat Tinggalnya
Saat ditanya apakah warga Palestina dapat kembali ke tempat tinggalnya, Trump pun menegaskan bahwa mereka tidak bisa kembali, karena akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik.
“Tidak, mereka tidak akan mendapatkannya. Karena mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka. Jika mereka kembali sekarang, akan memakan waktu selama bertahun-tahun sampai mereka bisa tinggal di tempat yang layak huni,” tegas Trump.
Beberapa pihak menilai jika langkah Trump tersebut didasari pada tekanan terhadap negara-negara seperti Yordania dan Mesir agar menampung warga Palestina. Trump juga menegaskan bahwa komunitas baru akan dibangun jauh dari zona konflik, dan menyebut jika rencana ini sebagai “pengembangan real estate untuk masa depan.”
Sayangnya, Trump tidak menjelaskan apakah penguasaan Gaza ini merupakan kapasitasnya sebagai Presiden AS atau sebagai pengembang properti. Adapun rencana kontroversial ini diperkirakan kembali dibahas dalam pertemuan antara Trump dan Raja Yordania Abdullah II di Washington pada 11 Februari 2025 kemarin.
Foto : AP Photo
