Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklarifikasi empat informasi bohong atau hoaks di media sosial (medsos) terkait kewenangan polisi dalam UU KUHAP yang baru.
Klarifikasi itu ia sampaikan dalam rapat paripurna pengesahan RUU KUHAP menjadi UU, Selasa (18/11).
“Sebelum saya membacakan laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini di sosial media, yang intinya menyebutkan empat hal,” kata Habiburokhman sebagaimana dilihat dalam siaran langsung YouTube DPR RI.
Kalau RUU KUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim:
1. Diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali,
2. Polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening onlinemu,
3. Polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu,
4. Polisi bisa menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana.
Habiburokhman menegaskan, seluruh klaim tersebut tidak benar. Menurut dia, Pasal 135 ayat 2 KUHAP baru tidak mengatur penyadapan, karena hal itu akan dibahas dalam undang-undang khusus.
“Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi III, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi, menginginkan penyadapan itu nantinya diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan,” ucapnya.
Soal pemblokiran tabungan dan rekening, ia menyebut Pasal 139 ayat 2 KUHAP baru justru mewajibkan izin hakim untuk setiap tindakan pemblokiran, termasuk akses terhadap data digital.
Hal yang sama berlaku untuk penyitaan gadget atau perangkat elektronik. Berdasarkan Pasal 44, setiap penyitaan harus melalui izin ketua pengadilan negeri.
Terkait isu bahwa polisi bisa menangkap, menggeledah, atau menahan tanpa dasar yang jelas, Habiburokhman kembali menegaskan itu hoaks.
“Hal ini juga tidak benar, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHAP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal dua alat bukti. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci,” pungkas Habiburokhman.
