Jakarta, Gpriority.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 melalui Rapat Paripurna Ke-15 di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II Senayan, Selasa (10/3). Dihadiri 293 legislator dari berbagai fraksi, Puan menyampaikan pidato pembukaan yang menyoroti 10 isu prioritas pengawasan DPR hingga 21 April 2026.
Pada kesempatan itu Puan Maharani menegaskan DPR akan mengawal kinerja pemerintah melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan penekanan kehati-hatian fiskal dan respons cepat terhadap aspirasi rakyat.
Terkait 10 isu strategis, berikut daftar lengkapnya :
- Perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data Indonesia-AS.
- Evaluasi APBN 2026 jaga kesejahteraan rakyat di tengah dinamika global.
- Stabilitas pasokan BBM dan listrik pasca-bencana Sumatra dan wilayah lain.
- Evakuasi WNI dari negara konflik seperti Iran dan Timur Tengah.
- Reformasi Polri, Kejaksaan, pengadilan untuk kepastian hukum.
- Pelaksanaan ibadah haji 2026 dan persiapan optimalisasi.
- Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan nasional.
- Dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
- Prolegnas Prioritas selesai tepat waktu dukung pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan ekonomi nasional melalui stimulus dan reformasi birokrasi.
Ketua DPR juga menyampaikan legislasi DPR harus prioritaskan kepentingan nasional jangka panjang dengan prinsip kehati-hatian, rasionalitas, dan stabilitas negara. “Bukan popularitas sesaat atau tekanan opini publik,” tegas Puan. Lebih lanjut dikatakannya, Prolegnas Prioritas wajib selesai tepat waktu, sementara fungsi anggaran APBN 2026 harus efisien hadapi eskalasi Timur Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026. “Konflik Timur Tengah berpotensi ganggu ekonomi global termasuk Indonesia,” ujarnya. DPR pun berkomitmen pastikan kemampuan fiskal APBN 2026 lindungi kualitas hidup rakyat dari penurunan derajat kehidupan.
DPR juga tekankan akan terus kawal kebijakan negara agar pembangunan berpihak pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan fungsi pengawasan konstitusional terhadap eksekutif. Masa sidang kali ini kritis hadapi tantangan geopolitik dan domestik yang saling terkait.
Foto : DPR RI
