Sumedang, GPriority.co.id – Sumedang ditunjuk menjadi daerah pertama yang mengembangkan food estate partisipatif. Proyek ketahanan pangan disebut menghabiskan anggaran sebesar 23 miliar.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Se-Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/1).
“Untuk Sumedang bantuan pertanian kami alokasikan dana Rp 23 Milyar, termasuk pupuk dan ternak dan sarana pertanian lainnya,” ungkap Andi dalam rilis resmi.
Andi mengatakan jika proyek ini akan dikawal perguruan tinggi dalam kegiatan KKN Tematik.
“Untuk tahap pertama food estate partisipatif ini dilaksanakan di 26 desa yaitu 1 desa 1 hektar. Guna mendukung program ini, Kementan akan lebih memperhatikan Sumedang dalam memajukan bidang pertanian,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman menyatakan, kegiatan ini menjadi peluang bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sumedang yang juga diharapkan akan berdampak positif terhadap sektor ekonomi maupun pariwisata.
“Ini murni untuk negara dan untuk kepentingan Sumedang. Mudah-mudahan menjadi peluang besar bagi seluruh pihak untuk bisa memajukan daerah. Ini magic moment. Petani Sumedang memperoleh motivasi, inspirasi dan dibekali stimulus. Dan ini memang untuk rakyat,” ujar Pj. Bupati.
Herman menuturkan, kegiatan ini menjadi bekal berharga bagi Pemkab Sumedang dalam mengakselerasi pembangunan Sumedang selama satu tahun ke depan, khususnya dalam rangka penguatan kemandirian ketahanan pangan dalam rangka mengantisipasi El Nino.
“Kita tidak tahu El Nino dan climate change seperti apa, yang jelas kita persiapkan (antisipasi) skenario terburuk. Kita harus punya kemandirian ketahanan pangan,” ucapnya.
Adapun acara yang merupakan kolaborasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan ini diselenggarakan di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekitar 60.000 undangan hadir diantaranya dari Petani, Peternak, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Pengecer Pupuk, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Penyuluh Pertanian.
Foto: Kemhan
