Manokwari, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi meluncurkan Portal Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA) dan Dasbor Eksekutif sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kinerja pemerintahan berbasis data.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari, Kamis (29/10) lalu.
Kehadiran PAPEDA diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penganggaran, pemantauan capaian, hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran. Dalam sambutannya, Dominggus mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memanfaatkan platform tersebut secara konsisten.
“Dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2026, bertempat di Manokwari, saya Gubernur Papua Barat meresmikan Portal Dasbor Eksekutif (PAPEDA) Papua Barat. Mari kita gunakan secara konsisten agar keputusan dan manfaat pembangunan semakin menjangkau masyarakat,” ujar Dominggus.
Ia menegaskan, pemanfaatan data sangat penting untuk memahami kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, terutama di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan.
“Kebutuhan masyarakat di pesisir, kepulauan dan pegunungan berbeda. Oleh sebab itu data dapat membantu kita tentang siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi. Namun harus disertai pembacaan data lapangan dan dialog dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan berbasis bukti yang ingin kita perkuat melalui PAPEDA,” ungkapnya.
Gubernur juga menekankan bahwa keberlanjutan PAPEDA harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur, pelatihan operator, serta dukungan anggaran diperlukan agar pengelolaan sistem dapat berjalan secara mandiri.
“Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya jangan lupa kita tetap mendukung program PAPEDA ini, terutama pelatihan dan pembinaan, pelatihan kepada operator yang lebih terampil dan semua sistem aplikasi pendukung perlu kita kaji dan kita anggarkan, sehingga tidak sampai pada peluncuran hari ini tapi PAPEDA Papua Barat dapat berjalan secara berkelanjutan untuk mempertanggungjawabkan perencanaan pembangunan di Papua Barat,” tegasnya.
Dominggus turut memberikan enam arahan, meliputi penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kualitas dan pemutakhiran data, pemanfaatan PAPEDA dalam perencanaan serta evaluasi, integrasi data antarpemerintah, dukungan sumber daya manusia dan APBD, serta pemantauan tindak lanjut secara berkala.
Pengembangan PAPEDA mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, dan Pergub Papua Barat Nomor 31 Tahun 2023.
Melalui sistem ini, Pemprov Papua Barat diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
