Tulungagung, GPriority.co.id – Kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung ke kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menuai sorotan publik. Pasalnya, perjalanan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp50 juta itu diisi sejumlah kunjungan wisata dan wisata kuliner.
Mengutip laporan detikJatim, kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 tersebut diikuti anggota DWP yang merupakan istri aparatur sipil negara (ASN). Dokumentasi perjalanan yang diunggah melalui akun Instagram @dwp_kab.tulungagung memperlihatkan rombongan mengunjungi Telaga Menjer, Kawah Sikidang, dan Pintu Langit, serta menghadiri gala dinner di Dipayana Cafe.
Agenda utama berupa studi referensi berlangsung di Kantor Bupati Wonosobo. Kegiatan tersebut mencakup sambutan, sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, dan ramah tamah sambil menikmati kuliner khas daerah. Rombongan juga berbelanja oleh-oleh sebelum melanjutkan perjalanan ke Solo untuk menyantap sate kambing.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tulungagung, Makrus Manan, membenarkan adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu merupakan agenda tahunan yang ditujukan untuk memperkuat organisasi dan membangun jejaring dengan DWP Wonosobo.
“Biasanya itu kegiatan tahunan. Seingat saya dianggarkan Rp50 juta,” kata Makrus.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan pada pengembangan organisasi dan penguatan hubungan antarlembaga. Namun, rincian mengenai hasil konkret studi referensi yang dapat diterapkan di Tulungagung menjadi salah satu hal yang dipertanyakan oleh kalangan akademisi.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Suripto, mengkritik kegiatan tersebut karena dinilai berpotensi lebih menonjolkan agenda seremonial dibandingkan substansi pembelajaran.
“Apa yang benar-benar dipelajari di sana? Apakah ada praktik baik yang bisa diterapkan di Tulungagung atau hanya kunjungan bersifat seremonial, bahkan terkesan piknik,” kata Suripto.
Ia juga menilai kegiatan tersebut perlu dievaluasi, terutama ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor.
“Kalau toh kenyataannya studi referensi itu hanya piknik yang dibungkus dengan kegiatan kunjungan kerja, itu justru kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang saat ini harus melakukan efisiensi di berbagai sektor kebijakan,” ujar Suripto.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Andreas Andrie, menegaskan bahwa penggunaan uang negara membawa tanggung jawab moral bagi penyelenggara kegiatan.
“Namun jika pembiayaan tersebut berasal dari APBD, bukankah ini berarti DWP punya tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan hasil dari kegiatan tersebut,” kata Andreas.
Sorotan tersebut menempatkan transparansi anggaran dan kejelasan hasil kegiatan sebagai aspek penting yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap manfaat studi referensi diperlukan agar penggunaan APBD benar-benar memberikan dampak bagi organisasi maupun masyarakat luas.
