Jakarta, Gpriority.co.id – Indonesia menjadi tuan rumah High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIGM-FPRD) atau Pertemuan Tingkat Tinggi antar Pemerintah, mengenai tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas di Asia Pasifik pada 19-21 Oktober 2022. Momentum ini diharapkan tidak ada lagi pandangan dan diskriminasi dan tersedianya akses dalam berbagai bidang kepada disabilitas.
Program HLIGM-FPRD diselenggarakan di bawah The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Pertemuan HLIGM-FRPD merupakan pertemuan para pemangku kepentingan dari berbagai negara di Asia dan Pasifik guna memberi masukan, tentang kemajuan yang dicapai dalam sepuluh tahun terakhir serta memikirkan arah strategis baru dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. HLIGM-FRPD diikuti oleh 31 negara anggota, sepuluh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 12 pejabat setingkat menteri/kepala badan dari 11 negara, tiga negara asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik.
Menurut Executive Secretary of ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, HLIGM-FPRD dilaksanakan di Indonesia karena dianggap telah banyak melakukan sejumlah inovasi dalam penanganannya terhadap penyandang disabilitas. Nantinya, hasil pertemuan akan diwujudkan dalam Jakarta Declaration. Anggota ESCAP sendiri akan me-review kemajuan dan pencapaian poin-poin rencana aksi dalam Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing dalam pertemuan HLIGM-FPRD ini. Armida menambahkan, HLIGM-FPRD pun merumuskan kesepakatan baru dan memperbarui komitmen para anggota ESCAP dan asosiasi yang memperkuat pemenuhan hak-hak dan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Asia-Pasifik. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s 2032. “Pengalaman dari Indonesia bisa diaplikasikan di negara lain. Begitu pun pengalaman dari negara lain, bisa juga dipelajari oleh Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan dengan penyelenggaraan HLIGM-FPRD di Indonesia diharapkan semua pihak bisa lebih peduli dan mengerti bahwa disabilitas ialah bagian dari masyarakat. Melalui HLIGM-FPRD, Indonesia akan membagikan pengalamannya dalam penanganan disabilitas. Apalagi, Asia Pasifik adalah rumah bagi sekitar 700 juta penyandang disabilitas yang hak-haknya belum terpenuhi secara merata. Risma menambahkan HLIGM-FPRD merupakan respon terhadap tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. “Disebut promosi karena memang banyak sekali tindak diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, sehingga salah satu tuntutan yang disebutkan dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. (PS/dbs).
