Jakarta, Gpriority.co.id – Posisi Indonesia naik signifikan pada hasil survei E-Government Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2022. Meski naik, pemerintah tetap berkomitmen terus melakukan pembenahan.
Hasil survei E-Government PBB tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 77. Hasil tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dibanding survei sebelumnya di tahun 2020 yang bertengger pada psosisi 2020 dan pada 2018 berada di peringkat 107 serta peringkat 116 di tahun 2016. Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memberi peringkat untuk 193 negara-negara anggota PBB. Terdapat tiga dimensi ukuran kinerja yang ada dalam EGDI, antara lain indeks pelayanan daring atau onlineserviceindex (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capitalindex (HCI).
Survei kali ini (2022) PBB mengusung tema ‘The Future of Digital Government.’ Survei dibuat sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi penerapan SPBE. Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High E-Government Development Index atau Very High EGDI; antara 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI; antara 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI; dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup High EGDI di United Nations E-Government Survey 2022.
Secara rinci, masing-masing penilaian ukuran kinerja Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik, yaitu skor 0.7644 untuk OSI, skor 0.6397 untuk TII, dan skor 0.7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada di atas skor rata-rata dunia. Disamping itu, Indonesia pun patut berbangga, sebab dalam rilis EDGI tersebut, yang juga disampaikan di laporan yang sama, Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat pada E-Participation Index tahun 2022. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada tahun 2020 menjadi peringkat 37 pada tahun 2022 dengan skor 0.71590. Skor tersebut sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.4450, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.5024 dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.5444. Di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menempati posisi kelima, mengungguli Vietnam dan Filipina. Adapun dalam hal perolehan Open Government Data Index, dari skala yang sama yakni 0 sampai 1, Indonesia berhasil mendapatkan skor 0.9014 dan berhasil mencatatkan namanya pada grup Very High Open Government Data Index (OGDI) Level.
Terkait hasi survei PBB hal ini menunjukkan penyelenggaraan SPBE telah berjalan baik. Hasil itu juga menjadi penanda kuat bahwa digitalisasi harus segera diwujudkan, khususnya dalam pemerintahan agar layanan publik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) senantiasa meningkat. Kepala Negara sendiri dalam arahan yang termaktub di Perpres 95/2018 tentang SPBE mengajak para pelayan publik untuk terus mendorong pemerintahan digital. Dengan begitu masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara lebih luas. Pemerintah, dalam hal ini, Tim Koordinasi SPBE Nasional yang antara lain berisikan Kemkominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus menyusun perbaikan penerapan SPBE. Salah satu fokusnya adalah penguatan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi poin terendah dalam penilaian. Hal tersebut merupakan wujud komitmen untuk selalu melakukan pembenahan. (PS/dbs)
