Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin (8/6).
Penunjukan tokoh buruh tersebut langsung menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang kerap memicu perdebatan di ruang publik maupun di kalangan serikat pekerja sendiri.
Said Iqbal dikenal luas sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan salah satu figur paling vokal dalam gerakan buruh nasional. Namun, sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan, sejumlah sikap politik dan manuver organisasinya beberapa kali menuai kontroversi.
1. Lantang Kritik Kebijakan Pemerintah
Kontroversi pertama berkaitan dengan perubahan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo. Pada masa pembahasan dan penolakan UU Cipta Kerja, Said Iqbal menjadi salah satu tokoh terdepan yang mengkritik kebijakan pemerintah dan mengorganisasi aksi massa besar-besaran.
Ia bahkan beberapa kali mengancam mogok nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap regulasi yang dinilai merugikan pekerja.
Namun, menjelang pemerintahan Prabowo berjalan, Said Iqbal justru menunjukkan kedekatan politik yang lebih intens. Pada peringatan Hari Buruh 2024, ia menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan memperjuangkan pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Sikap ini memunculkan kritik dari sebagian kalangan yang menilai terjadi pergeseran posisi politik dibandingkan sebelumnya.
2. Pindah Haluan Soal Omnibus Law
Kontroversi berikutnya muncul saat Partai Buruh yang dipimpinnya menyatakan tidak akan berkoalisi dengan pihak yang mendukung Omnibus Law, tetapi kemudian membangun komunikasi politik dengan Prabowo yang didukung partai-partai pendukung UU tersebut. Langkah itu memicu perdebatan mengenai konsistensi sikap politik Partai Buruh.
3. Terima Jabatan Setingkat Menteri
Selain itu, keputusan menerima jabatan setingkat menteri sebagai penasihat presiden juga menimbulkan kekhawatiran dari sebagian aktivis buruh. Mereka mempertanyakan independensi gerakan buruh ketika salah satu tokoh utamanya berada di dalam struktur kekuasaan.
Meski demikian, Said Iqbal menegaskan bahwa dirinya memilih masuk pemerintahan agar dapat memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam sistem pengambilan kebijakan.
“Setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dengan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (Pemerintahan),” tegasnya dikutip dari laporan ANTARA.
“Saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh,” lanjutnya.
Kini publik menunggu gebrakan Said Iqbal selanjutnya, terutama dalam memperjuangkan suara kaum buruh yang selama ini belum banyak didengar.
