Jakarta, GPriority.co.id – Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp586,63 miliar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diajukan untuk belanja operasional dan nonoperasional.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Jakarta, Senin (15/9), terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh anggota Komisi VI. Pemerintah akan terus menindaklanjuti usulan ini dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk memperkuat perdagangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjaga eksistensi pasar rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujar Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam rilis resmi Kemendag, Selasa (16/9).
Secara khusus, DPR juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,42 triliun guna mendukung Program Revitalisasi Pasar Rakyat. Usulan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menegaskan pentingnya revitalisasi pasar sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat.
“Revitalisasi pasar merupakan hal yang krusial karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi upaya menciptakan kenyamanan, kebersihan, dan daya tarik bagi konsumen maupun pedagang,” ujar Rizal.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid yang menilai revitalisasi pasar adalah langkah konkret untuk membangkitkan perekonomian rakyat.
“Masih banyak pasar rakyat di daerah yang kondisinya kumuh dan tidak nyaman. Dengan adanya dukungan anggaran dan pelaksanaan Inpres, kita bisa menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi kerakyatan yang sehat dan produktif,” tutur Nurdin.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR juga menyetujui pagu anggaran Rp1,40 triliun untuk tahun 2026. Anggaran itu akan dialokasikan untuk tiga program utama, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Dukungan Manajemen Kemendag.
