Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) kini tengah menggodok materi untuk pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM (Hak Asasi Manusia) PBB 2026 dalam waktu dekat.
“Sekarang ya internal kita sedang menyiapkan untuk substansinya, argumen-argumen yang bisa kita gunakan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Rabu (26/11).
Nabyl menambahkan, tema besar pencalonan Presiden Dewan HAM PBB 2026 kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Tema besarnya mungkin akan di-announce dalam waktu dekat karena kita secara internal masih menggodok yang jelas. Kita melihat kondisi-kondisi yang akan datang. Ketika periode tersebut Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota, kira-kira apa saja tantangan-tantangan di masa itu, sehingga pencalonan kita relevan dengan kondisi yang akan datang,” jelasn Nabyl lebih lanjut.
Meski materi pencalonan masih digodok, Nabyl memastikan Kemlu RI telah menyampaikan komitmen untuk pencalonan Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Nabyl menyebut, isu yang menyangkut Dewan Keamanan merupakan isu global dan bukan hanya tentang isu di kawasan Asia atau Asia Tenggara saja.
“Sebetulnya kan Dewan Keamanan itu adalah satu dari enam main organ-nya PBB yang memang punya mandat untuk menangani isu-isu global. Dan biasanya itu akan ada tema-tema khusus ketika di masa itu,” tutur Nabyl.
Adapun menurut Nabyl, setelah tema besar resmi diumumkan, Indonesia nantinya juga akan meminta dukungan pencalonan dari BRICS.
“Pasti akan ada (meminta dukungan) melalui berbagai forum setelah nanti resmi di-announe. Narasinya seperti apa, kita akan melakukan pendekatan untuk penggalangan dukungan itu dari berbagai kawasan. Karena kalau di PBB itu untuk pemilihan-pemilihan itu ada kawasan-kawasannya. Jadi kita mewakili kawasan Asia Pasifik,” pungkas Nabyl.
