Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, Putih Sari menegaskan pentingnya pemberian imunisasi secara merata terhadap anak-anak di Indonesia.
Jika tidak, kata dia, Indonesia akan berisiko kehilangan generasi produktif di masa yang akan datang.
Putih Sari lantas mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemberian imunisasi kepada anak-anak. Sebab, menurut dia, imunisasi bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan agenda strategis pembangunan manusia Indonesia.
“Imunisasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing bangsa. Tanpa imunisasi yang merata, kita berisiko kehilangan generasi produktif akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Sebaliknya, dengan cakupan imunisasi yang tinggi, kita membangun generasi sehat sejak dini. Inilah fondasi penting untuk mencapai bonus demografi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Putih Sari dalam sambutannya di acara Pertemuan Diseminasi Nasional Program VaxSocial di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jakarta Selatan, Senin (25/8).
Komisi IX DPR RI meyakini, kata Putih Sari, negara yang kuat hanya dapat terwujud jika rakyatnya sehat. Dan rakyat yang sehat hanya bisa diwujudkan melalui upaya preventif, salah satunya imunisasi.
“Rakyat yang sehat tentu hanya bisa terwujud apabila kita punya upaya preventif. Itulah salah satunya dengan menjadikan imunisasi ini sebagai program prioritas nasional yang konsisten, berkelanjutan, dan memang didukung penuh oleh kebijakan lintas kementerian maupun juga lintas sektoral serta lintas generasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Putih Sari mengatakan, sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX DPR RI menjalankan tiga fungsi utama dalam mendukung program imunisasi, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Untuk fungsi legislasi, kata dia, DPR berperan membentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi program imunisasi, mulai dari rantai pasok, distribusi vaksin, standar keamanan dan mutu layanan, hingga perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin yang aman dan berkualitas. Dengan regulasi yang kuat, imunisasi diposisikan bukan sekadar program teknis, tetapi kebijakan nasional yang wajib dijalankan.
Kemudian, untuk fungsi pengawasan, Komisi IX memastikan program imunisasi berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran, termasuk di daerah terluar dan perbatasan yang menghadapi tantangan distribusi. DPR juga mendorong percepatan digitalisasi data imunisasi agar pencatatan dan pelaporan lebih akurat, transparan, serta dapat digunakan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.
Lalu, untuk fungsi penganggaran, tutur Putih Sari, DPR berkomitmen memperjuangkan agar imunisasi menjadi program prioritas utama dalam APBN setiap tahun.
“Jadi dukungan anggaran tidak hanya diarahkan pada ketersediaan vaksin saja, tapi juga pada komunikasi publik untuk mencegah misinformasi yang masih banyak di masyarakat. Lalu juga bagaimana anggaran untuk pelatihan dan juga penguatan SDM kesehatan yang akan melakukan program imunisasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung agar imunisasi benar-benar menjangkau seluruh pelosok negeri,” ucap Putih Sari.
Pewarta: Fifi Abdurahman
