Jakarta, GPriority.co.id – Belum lama ini muncul usulan program MBG (Makan Bergizi Gratis) lebih baik dikelola oleh kantin sekolah, sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Rabu (8/10).
Diusulkan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., manajemen pengelolaan tersebut mencontoh negara maju seperti Brasil dan Republik Rakyat Tiongkok.
Agus menilai, saat ini sistem manajemen yang digunakan rawan akan kasus keracunan serta praktik rente yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan pada mekanisme pelaksanaannya, agar tujuan utama guna meningkatkan gizi anak tercapai secara optimal.
“Tantangannya di implementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tetapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan muncul,” ungkapnya.
Agus melanjutkan, jika dikelola oleh kantin sekolah, makanan yang disajikan untuk program MBG dapat lebih segar, higienis, serta tidak cepat basi karena proses pengawasannya akan lebih dikontrol.
Selain itu, skala pengolahannya juga relatif kecil serta mudah diawasi pihak sekolah dan komite sekolah. Oleh karena itu, peluang praktik rente atau penggelembungan harga dapat diminimalisir.
Selain itu, apabila dikelola oleh kantin sekolah, kebutuhan bahan baku pangan MBG juga bisa diambil dari UMKM di sekitar sekolah dan menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih sehat.
Ditambah lagi, dana MBG juga bisa diterima secara utuh oleh sekolah serta dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini berbeda dengan sistem yang saat ini dijalankan. Menurut laporan, hanya sebagian kecil dana yang benar-benar sampai kepada siswa sekitar Rp7.000 per porsi dari anggaran awal Rp15.000.
Selain itu, jika dikelola oleh kantin sekolah, Agus juga mengusulkan alternatif pemberian dana MBG secara tunai kepada siswa yang akan dikelola langsung oleh orang tua untuk menyiapkan bekal yang lebih sehat.
Sementara, dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP atau penyaluran BOS. Namun apabila menjalankan skema tersebut, pihak sekolah tetap perlu mengawasi agar siswa tak absen membawa bekal. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya perlu menyiapkan pedoman teknis dan pengawasan.
