Sragen, Gpriority.co.id – Tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Tengah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Senin (20/02). Kedepan MPP akan bertransformasi menjadi MPP Digital untuk mempermudah masyarakat.
Tujuh MPP yang diresmikan Menteri Anas diantaranya, Kabupaten Sragen, Demak, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Semarang, dan Wonogiri.
Pada kesempatan itu Menteri Anas menyampaikan selamat untuk warga ketujuh kabupaten atas hadirnya MPP tersebut. “MPP menjadi salah satu ikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya tadi ada data, sejak beroperasi pertengahan Desember 2022 sampai sekarang, MPP Askara Bumi Sukowati Sragen telah melayani lebih dari 20.000 warga,” jelasnya seperti dikutip dari laman Kementerian PANRB. Hingga saat ini, tercatat 28 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah telah mendirikan MPP.
Diungkapkannya, MPP kedepannya juga akan bertransformasi menjadi MPP Digital. Menurutnya, digitalisasi ialah keniscayaan yang harus dihadapi cepat atau lambat, dan ASN sebagai pelayan publik harus segera beradaptasi terhadap hal tersebut.
“Sekarang ini bukan masalah besar atau kecil (gedung MPP). Yang menang yang cepat. Maka digitalisasi ini menjadi pilihan. Maka MPP ini langsung bergerak menuju next level, yaitu ke MPP Digital,” cetusnya.
Ditambahkannya, jika selama ini berbagai pelayanan publik dilipat dalam satu rumah fisik bernama MPP, kedepan dilipat dalam satu rumah virtual bernama MPP Digital. Meski begitu, layanan langsung di MPP secara fisik juga tetap berlangsung.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menerangkan, MPP Digital menjadi penyederhana pelayanan publik karena semua terintegrasi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Misalnya, sebelumnya, bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A, otomatis bikin akun A. Mau akses layanan B, maka masuk ke aplikasi B, sehingga wajib bikin akun B. Padahal jumlah layanan ini ribuan, sehingga warga harus isi data begitu banyak. Ke depan dengan single sign-on di MPP Digital, semua bisa lebih simpel. Belum lagi bila proses bisnis berbagai pelayanan publik yang akan disederhanakan,” ujarnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, finalisasi terhadap MPP Digital sedang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga dan sejumlah BUMN. “Kita terus simulasi. Kemarin misalnya kita cek jalannya untuk perizinan sektor kesehatan, Alhamdulillah tidak ada kendala berarti,” pungkasnya. (nan/ps)
