Ombudsman Anugerahi Zona Hijau untuk KKP

Penulis : Ponco | Editor : Lina F | Foto : KKP

Jakarta, GPriority.co.id – Ombudsman RI berikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) predikat Kualitas Tertinggi atau Zona Hijau dalam penganugerahan Penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Jakarta pada (14/12).

Penilaian yang dilakukan pihak Ombudsman tersebut, bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggara pelayanan publik di instansi pemerintah. Mulai dari tingkat kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

“Terima kasih kepada Ombudsman atas penilaiannya terhadap kinerja pelayanan publik KKP. Tahun ini kami mendapat nilai dengan kualitas tertinggi atau zona hijau untuk kategori kementerian,” terang Menteri Trenggono dalam siaran resminya di Jakarta, pada (15/12).

Adapun penilaian kepatuhan oleh Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dilakukan kepada: 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dalam penilaian itu, KKP berhasil meraih posisi enam atau naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya, dengan nilai 88,86.

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kualitas layanan publik di sektor kelautan dan perikanan dilakukan dalam berbagai dimensi. Di antaranya dengan meningkatkan sarana prasarana layanan berbasis teknologi agar prosesnya lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Di samping sarana prasarana untuk mempermudah akses layanan, kualitas pegawai juga kami tingkatkan agar pelayanan yang diberikan juga semakin baik ke masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik mencakup empat dimensi yakni dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Selanjutnya, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, serta dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.