Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menyoroti pemberlakuan pajak 10 persen pada olahraga padel yang kini semakin digandrungi berbagai lapisan masyarakat, terlebih di Jakarta.
Menpora Dito menekankan jika pajak 10 persen untuk fasilitas olahraga seperti padel, menjadi bagian dari pajak daerah dan bukan pajak pusat. Ia juga menyebut jika pajak 10 persen masih rendah.
Dito menambahkan, dengan penerapan pajak 10 persen ini justru dapat memberi kepastian hukum serta insentif bagi para pengusaha padel. Pemberlakuan pajak ini karena padel menjadi salah satu objek usaha olahraga yang berpotensi menambah ekonomi. Ia pun mewajarkan jika pemerintah mengambil kontribusi dari hal tersebut.
“Karena bagaimanapun setiap ada potensi ekonomi dalam suatu jenis usaha, memang pemerintah memiliki hak untuk mengambil kontribusi,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), secara tegas mengatakan jika pajak padel masuk ke dalam kategori Jasa Kesenian dan Hiburan. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Bapenda No. 257 Tahun 2025.
Adapun Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen tersebut akan dipungut dari penyewa lapangan padel. Lalu nantinya akan disetorkan ke kas daerah oleh pihak pengelola lapangan.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat terkait perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tak salah paham mengenai kewenangan pajak yang diberlakukan.
Di lain sisi, terkait padel, olahraga ini juga dinilai lebih menjanjikan daripada olahraga tenis. Daya tarik padel terletak pada permainannya yang menyenangkan, serta mudah diakses.
Olahraga ini diklaim sebagai salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Popularitas padel kian meningkat karena dianggap lebih mudah dimainkan oleh para pemula. Ditambah lagi, lebih seru untuk dimainkan secara santai.
Padel sangat cocok bagi komunitas urban, ekspat, hingga Gen-Z yang menyukai olahraga sosial namun tetap kompetitif.
