Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah mengambil langkah strategis dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian nasional dengan memperkuat sinergi lintas kementerian dalam pembangunan sistem irigasi dan pompanisasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa musim kemarau yang berlangsung mulai Juni hingga Oktober 2025 berisiko menurunkan produktivitas pertanian akibat kekeringan dan keterbatasan pasokan air.
Untuk itu, kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya produksi beras.
“Tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal. Tahun lalu, di tengah El Nino, produksi tetap meningkat berkat pompanisasi. Ini bukti nyata intervensi air sangat menentukan,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Pompanisasi dan Irigasi di Jakarta, Rabu (4/6).
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp12 triliun untuk peningkatan infrastruktur irigasi yang akan menjangkau lahan seluas 2 juta hektare. Fokus program pada 2025 mencakup intensifikasi 851 ribu hektare lahan, 1 juta hektare sawah tadah hujan, dan 500 ribu hektare lahan baru (ekstensifikasi).
Pompanisasi sendiri telah diterapkan di 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Namun, Amran menekankan perlunya keterpaduan pembangunan infrastruktur irigasi primer, sekunder, dan tersier. Selama ini, ketidaksinkronan antarlevel pemerintahan menghambat efektivitas distribusi air ke lahan pertanian.
“Dana triliunan digelontorkan, tapi luas tanam stagnan karena saluran air tak sampai ke lahan. Harus ada satu komando, satu sistem terintegrasi,” tegasnya.
Dukungan konkret datang dari Menteri PUPR Dody Hanggodo yang menyatakan komitmennya menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2025, yang memungkinkan pemerintah pusat membangun saluran sekunder dan tersier secara menyeluruh.
“Pembangunan irigasi harus bersifat end-to-end. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementan, tetapi pelibatan Sekda dan Dinas terkait sangat penting karena mereka tahu kondisi lapangan,” kata Dody.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk aktif menyukseskan program ini. Ia telah menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan PU di daerah untuk turun langsung memantau kondisi lahan dan ketersediaan air di wilayahnya.
“Jangan tunggu gagal panen baru bertindak. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Semua harus bersinergi,” ujar Tito.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi ancaman perubahan iklim dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional dalam jangka panjang.
Foto: Kementan
