Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku geram atas kasus pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13.255.244.538.149 atau sekitar Rp13 triliun.
Menurut Prabowo, jumlah uang sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan.
“Saudara-saudara, Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat acara penyerahan ganti rugi kepada negara di Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat, Senin (20/10), sebagaimana disiarkan melalui YouTube Sekretariat Negara.
Ia menambahkan, jika dana sebesar Rp13 triliun itu dikelola dengan baik, maka dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan.
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tuturnya.
Prabowo menjelaskan, satu kampung nelayan dirancang untuk menampung sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika setiap keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga anak, maka satu kampung nelayan dapat menampung sekitar 5.000 orang.
“Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2000. Jadi kalau dengan istri dan anak tiga itu 5000 per desa. Kalau kali seribu itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau seribu, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia,” jelasnya.
Ia menilai, kasus ini menunjukkan betapa besar potensi kerugian negara akibat penyimpangan di sektor kelapa sawit.
“Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan kondisi rakyatnya.
“Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa keluar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejem, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi,” imbuhnya.
