Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Baru untuk Atur Standar Kelas Rawat Inap

Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur tentang peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menurut dokumen salinan yang diterbitkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) di Jakarta, Senin (13/5), Perpres tersebut mengatur tentang standar kelas ruang rawat inap yang mencakup 12 kriteria.

“Kriteria fasilitas perawatan dan pelayanan rawat inap KRIS meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan,” demikian bunyi Pasal 46A dalam Perpres.

Selain itu, penyedia fasilitas layanan juga diwajibkan untuk membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Kriteria lainnya termasuk mempertimbangkan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, menyediakan tirai atau partisi antartempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas, dan menyediakan outlet oksigen.

Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Mei 2024 juga mengatur hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi, termasuk rawat jalan eksekutif.

Pasal 51 menyebutkan bahwa naik kelas perawatan dapat dilakukan dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih biaya antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas III.

Perpres juga menegaskan penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus diterapkan paling lambat 30 Juni 2025. Dalam jangka waktu tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Penulis: Ahmad Faqih Zuhair
Foto: BPMI Setpres/Kris