Rakor Evaluasi Pembangunan Papua, Mendagri Dorong Peningkatan Realisasi APBD dan Investasi

Penulis : M. Hilal | Editor : Dimas A Putra | Foto : Puspen Kemendagri

Jakarta, GPriority.co.id – Menjelang akhir Tahun pada Anggaran 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mendorong Pemerintah daerah (Pemda) se-Papua untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Akhir Tahun 2023 Pembangunan Papua ini, digelar di Gedung Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (16/12).

Sementara itu, Realisasi ini perlu ditingkatkan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Papua dapat berjalan optimal. Selain itu, langkah ini juga diperlukan untuk menghidupkan sektor swasta.

“Saya sampaikan adalah mengenai realisasi belanja APBD karena APBD ini penting sekali untuk men-trigger investasi swasta dan membuat uang beredar di masyarakat. Papua tidak akan pernah maju jika hanya mengandalkan transfer pusat,” ungkap Tito dilansir GPriority di Jakarta, pada Minggu (17/12).

Lebih lanjut Mendagri menerangkan, investasi sektor swasta tidak hanya berasal dari pihak asing, tetapi juga nasional dan lokal. Menurutnya, ketika sektor swasta hidup, maka kesejahteraan rakyat otomatis meningkat. Guna menghidupkan iklim investasi tersebut, Pemda harus berinovasi dan mempermudah perizinan. Bahkan, bila diperlukan Pemda dapat menunda penarikan pajak retribusi.

“Tolonglah kita ini jadi contoh, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, kalau ada yang mau investasi buka karpet merah, bahkan bila perlu jangan tarik pajak (retribusi) dulu, kalau perlu bantu mereka supaya mereka bisa berjalan,” tegasnya.

Mendagri menegaskan untuk investasi sektor swasta supaya dapat memperkuat kondisi fiskal daerah. Dengan begitu, daerah tidak lagi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pasalnya, jika terus mengandalkan transfer pusat, daerah tidak akan berkembang. Kondisi demikian justru semakin menyusahkan perekonomian masyarakat.

“Kalau kita punya mindset tidak berubah, mempersulit untuk berkembangnya swasta, nah akhirnya andalkan transfer pusat dan setelah itu ASN yang nikmati, rakyatnya susah,” ucapnya.

Dalam hal ini, Mendagri turut menegaskan kepada kepala daerah harus memprioritaskan kehidupan masyarakat. Jika masyarakat tidak sejahtera, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

“Begitu susah mereka (rakyat) bikin macam-macam keamanan tidak jalan berantakan, nah siapa [investor] yang mau masuk,” tegasnya.