Penulis : M. Hilal | Editor : Dimas A Putra | Foto : GP Hilal
Jakarta, GPriority.co.id – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons dengan tegas pada sesi tanya jawab debat Capres Perdana 2024. Anies merespons pernyataan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat dirinya dianggap oposisi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Anies menyebut bahwa belum ada urgensinya ibu kota Indonesia dipindah ke Kalimantan Timur. Karena menurutnya ada hal yang lebih penting dari pada harus membangun IKN, hal yg penting itu termasuk soal kebutuhan perbaikan sekolah rusak.
Menurutnya, apa yang dikatakan Ganjar mencerminkan masih menjalankan negara kekuasaan bukan negara hukum. Maka dari itu, Anies mengkritisi soal label sebutan oposisi yang diberikan padanya tersebut.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang,” ungkap Anies saat debat Capres di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, (12/12).
Lebih lanjut, Anies menerangkan di setiap pihak yang kritis pada proses dialog yang dilakukan setelah IKN menjadi undang undang, dianggap sebagai oposisi. Lalu, yang setuju dianggap pro pemerintah.
“Bahwa tidak ada proses pembahasan secara komprehensif mengenai IKN yang memberikan ruang kepada publik,” ucapnya.
“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.”
Pernyataan tersebut, langsung mendapat sorakan meriah tepuk tangan dari koalisi pengusung Capres Anies Baswedan. Dalam negara hukum ungkapnya, seharusnya diberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum undang undang IKN ditetapkan.
Anies menegaskan ada kebutuhan urgent yang seharusnya dituntaskan terlebih dahulu demi kepentingan seluruh rakyat.