Jakarta, GPriority.co.id – Isi sambutan Presiden Prabowo dalam pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, menjadi perhatian. Salah satunya saat ia secara tegas mengatakan siap diganti jika kinerjanya tak benar.
Pernyataan ini bermula saat Prabowo memberikan arahan kepada para Bupati yang hadir di pameran tersebut. Menurut laporan, sebanyak 299 daerah dari 38 provinsi, berpartisipasi dalam acara pameran itu.
Prabowo mengajak para Bupati dan pemerintah daerah untuk sama-sama menjadikan Apkasi sebagai rumah bersama dalam memperjuangkan aspirasi daerah ke pusat. Prabowo lalu meminta para Bupati untuk dapat berkomitmen berkinerja baik.
Ia kemudian memberi contoh dengan menyinggung kasus salah satu dewan komisaris dan direksi BUMN yang kerap merugi, namun bonus untuk pimpinannya terus mengalir. Prabowo lalu melanjutkan jika jabatan tertentu dapat dengan mudah digantikan. Terlebih SDM di Indonesia juga tak terbatas.
Ia lalu menyebut, jika dirinya sebagai Presiden berkinerja buruk, maka ia dapat diganti. Begitupun untuk jabatan kepala dearah maupun camat, lurah, serta kepala desa.
“Di Indonesia ini, saya kasih tahu, there’s no one cannot be replaced‘. Artinya, tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk saya, Presiden RI. Kalau saya enggak benar (kinerjanya), kalau saya brengsek, enggak ada orang yang enggak bisa diganti,” tegasnya secara menggebu-gebu.
Di depan para bupati dan pemerintah lainnya yang hadir, ia pun memperjelas dengan kalimat, “Bupati yang enggak beres, bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kaya jadi raja, kaya perusahaan punya neneknya sendiri.”
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung terkait pelatihan bagi para bupati yang seharusnya tak dilakukan di hotel bintang lima. Terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
“Tatar para bupati di kamp tentara. Kalau perlu jangan di hotel bintang lima,” sebutnya.
Sebagai informasi, saat ini 80 persen bupati di Indonesia masih berstatus baru. Prabowo pun menekankan kepada para bupati untuk dapat cepat belajar dan beradaptasi untuk memimpin daerahnya. Ia menyebut, para bupati juga tak perlu sungkan untuk meminta bantuan ataupun arahan dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.
