Tuntaskan Masalah Tanah Adat Labuan Bajo Pemkab Bersinergi

Labuan Bajo,Gpriority-Permasalahan tanah menjadi pekerjaan rumah rutin bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk itulah Kementerian ATR/BPN bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara menyeluruh hingga tingkat desa.

Hal inilah yang dikatakan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra  saat menjadi pembicara di acara dialog bersama Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Barat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, dan para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Dalam kesempatan ini, Surya menuturkan bahwa FH UI tengah meneliti situasi sengketa dan konflik pertanahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Kehadirannya kali ini juga dalam rangka memastikan bahwa pemerintah tidak lupa dengan segala persoalan yang terjadi di daerah.

Seperti yang diketahui, Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi wisata super premium. Namun demikian, wilayah ini masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, terutama terkait pertanahan. “Satu setengah tahun yang lalu saya diminta mewakili Pak Menteri mendampingi Presiden, dan arahan Presiden jelas, selesaikan masalah sengketa pertanahan, konflik pertanahan di Labuan Bajo,” ujar Surya.

Untuk itu, Surya Tjandra meminta pemerintah daerah bekerja sama dalam menuntaskan masalah yang ada, tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat adat. “Kalau memulai menyelesaikan masalah, tidak bisa berhenti. Harus sampai tuntas atau tidak usah dimulai sama sekali. Ketika ada satu bidang, ada klaim, double, rebutan, bidang tersebut dalam status quo, stuck, berhenti. Permohonan tidak bisa diproses, pembangunan tidak bisa berlanjut, investor juga tidak mau masuk ke situ, bapak tidak bisa pakai, teman kita tidak bisa pakai, semua rugi sebenarnya. Jadi kalau mau selesai, harus semuanya mau mendukung penyelesaian,” tegasnya.

Ia pun memberi saran agar dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat di NTT untuk pemetaan wilayah adat, dalam hal spasial dan sosial. “Siapa masyarakat adatnya, siapa ketuanya, strukturnya diperjelas, dan ini tidak bisa bohong, begitu terpetakan di sini, dia harus diakui oleh sebelahnya, harus diakui oleh sebelahnya lagi. Dengan demikian tata batasnya jelas. Apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, saya tidak tahu, ibu/bapak yang harus memutuskan. Apapun putusannya, BPN bisa mendukung,” papar Surya Tjandra.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo yang hadir mendampingi Wamen ATR menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas seluruh persoalan pertanahan. Dalam konteks Labuan Bajo khususnya, dibutuhkan pendekatan mulai dari masyarakat, sosial, dan juga budaya. “Setelah Labuan Bajo menjadi super premium, beberapa masalah muncul. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, kita tidak bisa melihat penyelesaian pada aspek hukum saja. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua pada saat ini kami butuh masukan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan bahwa pemecahan masalah pertanahan harus disertai dukungan seluruh pihak. “Syarat sebuah wilayah supaya kuat investasinya, menjadi luar biasa adalah menciptakan suasana yang kondusif, termasuk dengan kepastian soal tanah. Kapan sering ribut-ribut, tidak ada kepastian tentang kepemilikan tanah, saya kira orang tidak bisa atau tidak mau berinvestasi. Di tengah kita juga ada peneliti dari FH UI, kehadiran mereka di Manggarai Barat untuk bisa mendekatkan, melihat benang merah apa sesungguhnya yang melilit ini semua sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang kita alami saat ini,” tutupnya.(Hs.Foto.Humas ATR/BPN)

 

Related posts