Jakarta, GPriority.co.id – Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjadi sorotan publik usai penutupan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor. Hal ini memicu gelombang protes dari masyarakat dan sejumlah pihak yang menilai keputusan itu dilakukan tanpa kajian matang.
Peristiwa memuncak pada Senin (6/10), ketika sekelompok warga menghadang rombongan Menteri Hanif Faisol yang hadir dalam sebuah acara di kawasan Puncak.
Menteri yang juga berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya dijadwalkan berdialog langsung dengan warga, namun pertemuan tersebut batal tanpa penjelasan jelas.
“Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Muhsin, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Senin (6/10).
Kebijakan Hanif Faisol juga menuai kritik tajam dari Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor sekaligus politisi Partai Gerindra, Mulyadi.
Ia menilai tindakan penutupan sejumlah tempat wisata di Puncak telah mengganggu perekonomian daerah.
“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata dan investasi, serta menyebabkan ribuan pegawai dirumahkan akibat tempat kerjanya berhenti beroperasi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/10).
Dalam masa reses, Mulyadi juga menggelar pertemuan dengan warga Puncak pada Kamis, 9 Oktober 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menyebut kondisi warga saat ini sangat memprihatinkan.
“Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman Pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai lokasi reses perdana saya karena ini urgent (darurat). Berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden. Kebijakan serampangan tanpa kajian dari Menteri LH ini harus dihentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar IPB University, Prof. Ricky Avenzora, menilai kebijakan penyegelan dan pencabutan izin sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak dilakukan secara tidak bijak.
Menurutnya, langkah tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“Intinya, kebijakan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal tersebut sungguh tidak bijak dan sangat merugikan. Praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang,” ujar Ricky.
Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha wisata yang dinilai konsisten dalam mengembangkan konsep ekowisata, salah satunya Eiger Adventure Land.
“Indonesia hanya memiliki sedikit pengusaha wisata menengah-atas yang konsisten. Eiger adalah salah satunya. Pola hentikan dan bongkar seperti ini justru menunjukkan arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta merugikan masyarakat luas dan negara,” ucapnya.