Aceh, GPriority.co.id – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, menargetkan penyiapan lahan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir di Aceh Tamiang dapat rampung dalam waktu dua pekan.
Huntap tersebut akan dibangun di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, agar pembangunan rumah segera dilaksanakan.
Marzuki menegaskan percepatan pekerjaan harus segera dilakukan agar alat berat langsung beroperasi di lokasi. Ia memastikan dukungan penuh dari Polri, termasuk penyediaan bahan bakar.
“Saya tidak mau tahu, besok pagi sudah harus dikerjakan. Yang penting sudah berjalan, soal BBM itu urusan kami,” tegas Marzuki saat meninjau lokasi, Selasa (13/1).
Menurutnya, percepatan penyiapan lahan menjadi hal mendesak agar para korban banjir tidak terus tinggal di tenda-tenda darurat. Ia menargetkan huntap tersebut sudah siap dihuni sebelum bulan Ramadan.
“Target dua minggu penyiapan lahannya selesai,” katanya.
Pada tahap awal, Polri akan memfokuskan pekerjaan pada pematangan lahan seluas 6,5 hektare milik PTPN I. Di atas lahan tersebut direncanakan pembangunan 200 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir.
Marzuki berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengurusan perizinan, agar proses pembangunan dapat berjalan cepat.
“Kita bersihkan dulu lahannya. Untuk urusan perizinan kami butuh bantuan pemerintah daerah. Ini harus cepat karena menyangkut kemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri atas bantuan pembangunan huntap bagi warga korban banjir di daerahnya.
“Huntap ini diharapkan bisa dipercepat agar masyarakat dapat menempatinya pada bulan Ramadan mendatang,” kata Armia.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PTPN I dan PTPN IV yang telah berkontribusi menyediakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.
Selain itu, Armia mengimbau masyarakat agar tidak membangun rumah di zona merah atau di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Karena jika nanti dilakukan survei oleh BNPB, dikhawatirkan bantuan tidak dapat diberikan,” pungkasnya.
Editor: Dimas A Putra
