Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono, menegaskan perlunya Indonesia dalam memperkuat diplomasi ketahanan.
Menurutnya, diplomasi Indonesia harus dibangun bukan hanya atas kesiapsiagaan, namun juga kemampuan menahan tekanan serta beradaptasi di tengah kondisi dunia yang semakin tak menentu.
“Indonesia perlu memperkuat diplomasi ketahanan sebagai pilar fundamental Politik Luar Negeri Indonesia yang berangkat dari kebutuh rakyat dan kepentingan nasional,” tegas Menlu Sugiono pada agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1) kemarin di Jakarta.
Dalam agenda yang turut dihadiri oleh 310 tamu undangan termasuk dua mantan Menlu RI Alwi Shihab dan Retno Marsudi, mantan Wakil Menlu, serta duta besar negara sahabat, DPR RI, dan media tersebut, Sugiono menjelaskan jika diplomasi ketahanan yang dimaksudnya ialah diplomasi yang adaptif bukan hanya untuk mengelola risiko, namun juga untuk menjaga stabilitas dan memperkuat daya tawar nasional.
Hal ini penting dilakukan agar Indonesia buakn sekadar bertahan, namun juga mampu menentukan arah di tengah tekanan global yang kian sulit diprediksi.
“Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” ujarnya.
Menlu Sugiono melanjutkan, diplomasi ketahanan Indonesia dibangun atas empat pilar utama yang meliputi ketahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan, ketahanan ekonomi untuk menipang daya tahan dan daya tawar, ketahanan energi untuk menjamin keberlanjutan, serta ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.
Perlindungan WNI, sebut sugiono, menjadi pilar utama diplomasi. Ia melaporkan, sepanjang 2025 Indonesia berhasil memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring.
“Bagi WNI di luar negeri, yang paling penting adalah merasakan kehadiran dan perlindungan negara,” ungkapnya.
Ke depannya, Kemlu RI akan semakin memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, serta digitalisasi layanan.
