Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyelesaikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027 pada Senin (30/3).
Tercatat, sebanyak 3.016 usulan program dari berbagai pemangku kepentingan telah dihimpun dan diverifikasi oleh perangkat daerah. Usulan tersebut mencakup sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, hingga pengembangan SDM.
Bupati Banggai, Amirudin,menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis data dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
“Arah pembangunan 2027 bukan sekadar melanjutkan program, tetapi harus berbasis data dan mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan,” ujar Amirudin dikutip GPriority, Selasa (31/3).
Musrenbang ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, dengan pendekatan yang mengedepankan kinerja fiskal, transformasi ekonomi, serta kebutuhan riil masyarakat.
Pemkab Banggai menetapkan sejumlah prioritas strategis. Fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.
Dari sisi capaian, ekonomi Banggai menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,78 persen, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp116,75 juta.
“Angka kemiskinan juga menunjukkan tren menurun, menjadi 6,23 persen pada 2025. Ini menjadi modal, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri,” tegasnya.
Untuk 2027, pemerintah daerah menetapkan enam agenda utama pembangunan, yakni peningkatan daya saing SDM, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah, serta reformasi birokrasi yang berdampak langsung.
Kepala Bappeda Banggai, Pupung Diliyanto, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pasca-Musrenbang, akan dibentuk satuan tugas untuk mengevaluasi capaian program secara menyeluruh, memastikan efektivitas dan keberlanjutan dampaknya,” ujarnya.
Penandatanganan berita acara kesepakatan menjadi penutup rangkaian kegiatan, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.
