Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan respons terbuka sekaligus mengapresiasi aksi unjuk rasa ribuan massa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, hingga Selasa (21/4) malam.
Aksi yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut sempat memanas sebelum akhirnya berakhir kondusif.
Rudy menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan selama demonstrasi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” kata Rudy Mas’ud melalui unggahan Instagram pribadinya, Rabu (22/4).
Ia menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Rudy bahkan berharap masyarakat terus berperan aktif dalam fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di Benua Etam.
Ia menilai masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut memiliki nilai penting bagi pemerintah.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” ungkap Rudy.
“Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas,” ucapnya.
Sebelumnya, jumlah massa yang turun dalam aksi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang.
Adapun situasi sempat memanas dan berujung ricuh. Massa dilaporkan melempar batu setelah merasa kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan daerah.
Dalam aksinya, para demonstran mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk segera menggunakan hak angket dan interpelasi. Mereka juga menyoroti alokasi anggaran daerah senilai Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi masyarakat.
Selain itu, massa juga mengkritik sejumlah belanja operasional pemerintah yang dianggap tidak efektif. Spanduk bertuliskan “Kaltim Darurat KKN” turut dibentangkan sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik nepotisme di lingkungan pemerintahan.
